Apa Dasar Pengenaan Biaya Admin TransJakarta?

696

Diam-diam, baru-baru ini setiap melakukan penambahan kartu e-money untuk pembayaran tiket TransJakarta, pengguna dikenakan biaya administrasi Rp 2000/transaksi. Pengenaan biaya tambahan ini tentu saja memberatkan konsumen. Konsumen membayar jassa transportasi sesuai harga tiket yang telah ditetapkan, lalu mengapa dikenai biaya lain lagi?

Ada beberapa kejanggalan juga dalam sistem jual-belu ‘karcis’ TransJakarta ini.

Pertama, pemaksaan pembelian tiket dengan e money itu saja sudah tidak fair. Orang dipaksa membayar sesuatu yang belum dibelinya.

Kedua, atas pemaksaan itu, kini dikenai ‘biaya administrasi’ yang tidak ada landasan yang bisa dibenarkan. Atas dasar apa, dan untuk apa?

Ketiga, atas ‘biaya administrasi’ ini dikenakan PPn 10%. Ini absurd. Pajak itu sendiri adalah zalim. Dan ini pemajakan atas sesuatu yang bahkan dalam rezim pajak itu sendiri tidak lazim dan tak dapat diterima.

Dapat dikatakan ini perampokan yang dilegalkanbdi atas perampokan lain yang dilegalkan.

Pelanggan Transjakarta saat ini sekitar 400 ribu orang/hari. Top up minimal Rp 20.000. Sekali pakai transjakarta, pp, Rp 7000. Maka, dapat diasumsikan, setiap 3 hari sekali setiap orang melakukan top up. Total ‘biaya admin dan pajaknya’ adalah Rp 266.6 juta/3 hari. Berarti Rp 2,666 milyar/bulan.