Hilangnya Peran Negara dalam Menyejahterakan Rakyat

594

Oleh Zaim Saidi

Ketika NKRI didirikan, para founding fathers merumuskan cita-cita kebangsaan, sebagaimana dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945. Bunyinya:  

“untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…”

Kini, cita-cita kebangsaan itu sekadar menjadi ilusi. “Negara Nasional” telah mati. Negara bangsa telah berubah menjadi negara fiskal. Kesejahteraan warga berganti menjadi penindasan atas warga.

Perubahan negara bangsa yang bertujuan menyejahterakan warga menjadi negara fiskal yang menindas warga  ini ditandai oleh sekurangnya lima hal:

1. Pajak tidak lagi untuk redistribusi kekayaan tapi untuk memeras kekayaan rakyat. Tak pandang bulu warga  kaya atau miskin, semua dipajaki. Kaum kaya bahkan punya cara tersendiri untuk mengemplang pajak sambil mengakali hukum.

2. Peran negara dalam melayani warga, khususnya melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan jasa sosial lainnya (bahkan jalan raya, jembatan!),  dialihkan kepada swasta. Kalaupun penyelenggaranya masih di tangan pemerintah tetap harus berbayar, sedang santunan berganti jadi asuransi (bpjs).

3. Seluruh subsidi tidak lagi ada, untuk bahan bakar, listrik, telpon, transportasi harus dibayar full oleh warga. Hak Ekonomi dan Sosial warga telah diingkari.

4. Setiap ada krisis industri keuangan, pemerintah melakukan penalangan (bail out), untuk dialihkan menjadi tanggung jawab rakyat. Pengemplang dilindungi. Disusul kemudian dengan bail in, perampasan harta warga oleh perbankan, yang akan dilegalkan.

5. Dapat ditambahkan, peran aparat keamanan, bukan lagi melindungi warga negara, tetapi memusuhinya. Meski dibayar dari pajak rakyat mereka berpihak dan membela kepentingan kepada kaum pemodal.

Negara fiskal adalah sistem riba. Utang piutang bukan lagi sekadar hubungan finansial belaka, tapi menjadi hubungan politik. Utang adalah alat penjajahan.  Kreditur mengendalikan debitur.

Tugas seorang presdien, atau perdana menteri, dalam sistem negara fiskal, adalah buruh bayaran dengan tugas: mengambil utang berbunga kepada para tuan bankir, menghambur-hamburkannya melalui APBN, memajaki rakyat, dan terus memastikan cicilan berjalan lancar.

Ketika NKRI berdiri utangnya Rp 0. Hari ini, 70 tahun sesudah “merdeka”, utangnya mencapai lebih dari Rp 4.300 triliun! Dan setiap warga, setiap konsumen, bahkan yang baru lahir, dinyatakan ikut menanggung utang sebesar Rp 13 juta!