Kiprah Badan Perlindungan Konsumen Nasional

593

Oleh Sudaryatmo
PENGURUS YLKI

Dibandingkan dengan lembaga/komisi negara yang lain, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, keberadaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) relatif kurang dikenal masyarakat. Dari indikator liputan media, nama KPPU juga jauh lebih sering muncul di media dibandingkan dengan BPKN.

Padahal, di tengah marak dan massifnya pelanggaran hak-hak konsumen, BPKN seharusnya bisa unjuk gigi sebagai garda depan pembela hak-hak konsumen. Tidak hanya karena BPKN adalah lembaga negara yang kedudukannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dari sisi pendanaan, lembaga ini juga mendapat kucuran dana pemerintah yang tidak kecil, hampir Rp 10 miliar per tahun.

Pada 16 November 2009, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P/2009 tertanggal 11 Oktober 2009, Menteri Perdagangan Mari Pangestu atas nama Presiden melantik dan mengambil sumpah 20 anggota BPKN baru periode 2010-2014. Anggota BPKN periode ini lebih banyak dibanding pada periode sebelumnya, yang cuma 17 orang. Sebagian besar anggota BPKN periode sebelumnya “terpilih” kembali menjadi anggota BPKN periode ini.

Tafsir terhadap duduknya sebagian besar anggota BPKN lama dalam BPKN yang baru adalah, pertama, sebagai anggota BPKN lama, mereka merasa “berhasil” dalam menjalankan visi dan misi BPKN sehingga layak dan perlu dipertahankan untuk duduk kembali dalam anggota BPKN periode 2010-2014.

Kedua, ini bagian dari fenomena “candu kekuasaan”. Keanggotaan BPKN sebagai lembaga negara juga merupakan bagian dari kekuasaan. Dengan demikian, ibarat candu, ada kecenderungan untuk menikmati dan mempertahankan kekuasaan.

Dari sisi kapabilitas anggota BPKN yang baru, tidak ada alasan untuk tidak membuat “prestasi” besar dalam membela dan melindungi ratusan juta konsumen di Indonesia. Ada tokoh LSM perlindungan konsumen, akademisi, pelaku usaha, dan birokrat pemerintah dengan jam terbang puluhan tahun. Dalam sambutan pelantikan, Mari Pangestu mengatakan salah satu agenda BPKN yang baru adalah menuntaskan revisi UUPK. Di tengah kompleksitas masalah perlindungan, rasanya terlalu kecil apabila revisi UUPK menjadi agenda utama anggota BPKN baru.

Ada sejumlah agenda yang jauh lebih penting dan strategis yang bisa dilakukan BPKN.

Pertama, mengacu pada Pasal 29 Ayat 1 UUPK, bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya, dalam ayat 2 dijelaskan, pembinaan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Sepuluh tahun sejak UUPK diundangkan, baru satu kementerian yang telah menindaklanjuti amanat Pasal 29 UUPK, yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam bentuk dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2008 tentang pedoman dan tata cara perlindungan konsumen pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Adapun indikator perlindungan konsumen hilir migas berdasarkan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2008 tentang pedoman dan tata cara perlindungan konsumen pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi: (1) Adanya jaminan ketersediaan produk; (2) Adanya standar dan mutu produk; (3) Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; (4) Harga pada tingkat yang wajar; (5) Kesesuaian takaran/volume/timbangan; (6) Jadwal waktu pelayanan; (7) Adanya prosedur dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen.

BPKN seharusnya bisa mendesak kementerian/departemen yang belum menindaklanjuti amanat Pasal 29 UUPK dalam bentuk membuat pedoman teknis perlindungan konsumen, sebagaimana sudah dilakukan Kementerian ESDM.

Kedua, sampai saat ini upaya perlindungan konsumen masih terpecah-pecah, belum ada sinkronisasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan (lembaga) konsumen. Untuk itu, perlu ada blueprint perlindungan konsumen dalam bentuk Arsitektur Perlindungan Konsumen Indonesia (APKI). Dalam APKI, selain dijelaskan pilar-pilar dalam perlindungan konsumen, ada uraian tentang hal yang harus dilakukan masing-masing pilar dalam upaya perlindungan konsumen. APKI-lah yang menjadi acuan semua pihak dalam upaya menciptakan perlindungan konsumen di Indonesia.

Ketiga, BPKN menjadi pusat aduan konsumen nasional. Salah satu masalah terbesar perlindungan konsumen di Indonesia adalah masih terbatasnya akses point pengaduan konsumen. BPKN seharusnya bisa menjadi pusat aduan konsumen nasional.

Benar bahwa BPKN tidak punya kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen, karena itu menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Meski demikian, tidak semua aduan konsumen menuntut adanya penyelesaian, tapi banyak konsumen yang ingin agar suaranya didengar. Mencari pihak yang mau mendengar keluhan konsumen di Indonesia bukan perkara mudah.

Dengan sumber aduan konsumen tersebut, untuk selanjutnya BPKN menyusun rekomendasi kebijakan, yang tentu saja berisi solusi atas berbagai persoalan konsumen, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Keempat, sudah waktunya BPKN membenahi aspek transparansi dalam pengelolaan lembaga. Terus terang selama ini tidak banyak yang publik ketahui berapa anggaran BPKN. Dari anggaran yang ada, berapa persen dialokasikan untuk biaya program dan berapa persen untuk biaya personel. Transparansi BPKN mutlak perlu dilakukan, tidak hanya karena perintah Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Tapi juga, hanya dengan transparansi, kepercayaan publik akan tumbuh. Kita tunggu kiprah BPKN.