Masyarakat Tolak Rencana BI Bebankan Biaya Isi Ulang e-Money

818

Saat ini Bank Indonesia tengah menggalakkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Salah satu upaya dalam peningkatan keamanan dan pelayanan transaksi ini adalah dengan menggunakan e-money. Bayar bis kota, bayar tol, sebentar lagi beli BBM, akan dipaksa hanya membayar dengan uang elektronik.

Setelah dipaksa tidak lagi menggunakan  tunai, masyarakat akan dibebanibiaya saat mengisi ulang uang elektronik tersebut. Kontan rencana inimendapat reaksi luas dari masyarakat. Umumnya menolak, dan menganggap ini menjadi perampokan terselubung yang dilegalkan.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dengan tegas meminta BI untuk tidak merestui usulan perbankan tersebut.

“Namun, kontra produktif jika Bank Indonesia (BI) justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya top up pada setiap uang elektroniknya, e-money. Secara filosofis apa yang dilakukan BI justru bertentangan dengan upaya mewujudkan cashless society tersebut,” kata Tulus dalam keterangannya, Sabtu (16/9/2017) lalu.

Dengan adanya pengenaan biaya top up ini, maka perbankan lebih diuntungkan daripada konsumen. Sesuai konsep, maka perbankan akan mendapat setoran uang dari konsumen, padahal belum tentu konsumen sebagai pemilik e-money melakukan transaksi.

“Sungguh tidak fair dan tidak pantas jika konsumen justru diberikan disinsentif berupa biaya top up. Justru dengan model e-money itulah konsumen layak mendapatkan insentif, bukan disinsentif,” imbuh Tulus.

Sementara itu, penggerak muamalat,l Ir Zaim Saidi, juga menyerukan agar masyarakat menolaknya, karena penambahan biaya pengisian ulang e-money adalah riba. Dan ini haram menurut syariat Islam.

“Penukaran rupiah dengan rupiah yang sama, hanya berbeda format saja, haram ditambahi apa pun. Tambahannya adalah riba,” ujarnya.

Kita tunggu keputusan akhir Bank Indonesia.