Matinya Jaminan Keamanan Konsumen Perbankan

598
 “Ayo pergi ke bank”, tampaknya hanya menjadi slogan kosong belaka. Bank Indonesia, dan sektor perbankan pada umumnya, rasanya kurang pantas untuk mengkampanyekan hal tersebut. Untuk apa pergi ke bank, kalau pada akhirnya uang konsumen justru tergerogoti habis, dan pihak bank tidak bisa berbuat apapun? Bahkan, dalam konteks yang lain, saldo konsumen pun justru “dicuri” oleh pihak bank itu sendiri? Faktanya, berdasar kasus yang menyeruak akhir-akhir ini, potret kinerja perbankan, yang berbasis pada trust (kepercayaan), justru sedang menggali kuburnya. Kampanye “ayo pergi ke bank” pun, tidak akan efektif. Apa sejatinya yang terjadi?

Gunung Es

Musibah yang menimpa puluhan nasabah bank di Denpasar-Bali, yang mengaku kehilangan hingga puluhan juta rupiah pada tabungannya, sejatinya bukan hal baru. Selama ini, kasus yang mirip (serupa) sering menimpa konsumen lain. Setidaknya kasus semacam itulah yang pernah beberapa kali ditangani oleh bidang pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tetapi, umumnya dalam proses mediasi konsumen gagal menuntut haknya, karena secara teknis administratif pihak bank bisa “menunjukkan bukti” bahwa konsumen telah melakukan transaksi pengambilan uang. Dengan kata lain, jika mendasarkan pada pembuktian semacam itu, maka klaim konsumen bahwa nilai tabungannya telah berkurang–sementara dirinya tak pernah melakukan pengambilan, menjadi tidak terbukti. Dan, ironisnya, untuk ‘melawan’ pembuktian sepihak oleh pihak bank, adalah bukan perkara gampang. Melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, atau pun menggugat ke pengadilan, juga bukan jaminan bahwa dewi fortuna akan berpihak pada konsumen. Jadi, raibnya uang konsumen pada bank, patut diduga sudah sering terjadi dan bahkan merupakan kasus gunung es.

Sebelumnya, menurut laporan yang diterima penulis dari salah seorang mantan teller dari sebuah bank swasta ternama, perampokan tabungan nasabah di bank juga dilakukan dengan cara menggandakan buku tabungan milik nasabah. Si pencuri bisa menggondol uang nasabah, dengan buku tabungan palsu yang telah dibuatnya. Konyolnya, modus semacam ini bisa berjalan karena melibatkan orang dalam bank.

Kebijakan Bank

Berangkat dari kasus-kasus tersebut, fenomena ini menunjukkan; pertama, sistem proteksi yang dimiliki oleh pihak bank untuk melindungi nasabahnya, terbukti lemah. Memang, pihak bank telah bersedia mengganti kerugian atas raibnya uang nasabah tersebut. Namun, kejadian semacam ini secara psikologis akan menggerogoti tingkat kepercayaan pada bank. Menyimpan uang di bank yang selala ini dianggap paling aman, ternyata tidak terbukti. padahal, basis bisnis perbankan adalah trust, alias kepercayaan. Boleh jadi sebagian masyarakat akan menyimpan kembali uangnya di bawah kasur atau “celengan semar”.

Kedua, kejadian semacam ini juga patut diduga berawal dari kebijakan internal bank. Pasalnya, banyak konsumen/nasabah yang tidak ingin menggunakan kartu ATM dalam transaksinya. Tetapi pihak bank justru mewajibkannya, bahwa transaksi pengambilan uang—misalnya di bawah Rp 2 juta, harus menggunakan kartu ATM. Memang, secara empiris, kebijakan semacam itu cukup rasional, misalnya untuk mengurangi antrian di kantor bank. Selain itu, penggunaan kartu ATM juga terbukti cukup memberikan kemudahan aktivitas dan bahkan mobilitas konsumen. Namun demikian, selisik punya selisik, ternyata ada kepentingan bisnis tersembunyi mengapa bank “memaksa” nasabahnya untuk menggunakan kartu ATM. Mengapa? Yaitu, pihak bank ingin mengenakan biaya administrasi yang cukup tinggi, antara Rp 5.000-20.000, per pengguna kartu ATM. Biasanya pihak bank akan membujuk konsumen untuk menggunakan kartu ATM “kelas tertinggi”, misalnya jenis gold atau bahkan platinum. Makin tinggi jenis kartu ATM yang digunakan, maka makin tinggi pula biaya administrasinya. Maka, jangan heran jika saldo tabungan Anda di bawah Rp 5.000.000, maka lambat-laun tabungan Anda akan habis “disedot” pihak bank. Karena, nilai bunga bank yang Anda peroleh, tidak akan mampu menutup biaya administrasi bank, plus potongan pajak bunga bank. Hasil survei YLKI membuktikan hal tersebut. Jadi, jangan harap uang tabungan Anda akan beranak-pinak, sebaliknya, tabungan Anda akan terkuras habis “dirampok” pihak bank.

Rekomendasi, Solusi

Langkah pengembalian uang nasabah oleh pihak bank atas raibnya uang nasabah karena teknologi skimming—sebagaimana kasus di Denapasar, adalah langkah tepat. Demikian juga dengan pihak kepolisian, yang berupaya membongkar adanya sindikat penjebolan uang nasabah, yang diduga melibatkan jaringan internasional. Namun, hal ini tidaklah cukup menyelesaikan persoalan jangka panjang. Sebab, setelah sistem pencurian dengan skimming terbongkar, si pencuri akan terus mengembangkan modus yang baru untuk menjebol tabungan konsumen. Oleh karena itu; pertama, pihak perbankan—bahkan Bank Indonesia, seharusnya mengevaluasi total sistem proteksi yang ada, dan kemudian mengembangkan dan menemukan sistem yang baru, untuk melindungi konsumennya. Kedua, pihak bank musti mengevaluasi kebijakan internalnya. Misalnya soal kartu ATM, seyogyanya bukan suatu keharusan bagi konsumen untuk menggunakan ATM. Adalah hak konsumen untuk menggunakan kartu ATM atau tidak dalam bertransaksi. Ketiga, idealnya pihak bank juga menarik kasusnya ke belakang. Kasus-kasus terdahulu, yang mempunyai kesamaan karakter, seyogyanya dipertimbangkan untuk mendapatkan penggantian serupa.

Tanpa perbaikan yang sistemik, citra perbankan akan makin meluntur di mata masyarakat. Untuk apa menyimpan uang di bank, selain tidak ada jaminan keamanan terhadap perlindungan nasabahnya, eh, uang nasabah pun bisa lenyap karena disedot pihak bank itu sendiri. Dan kampanye “ayo pergi ke bank” hanya akan menjadi slogan kosong belaka.***

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI
(Tulisan ini pernah dimuat oleh Koran Tempo, edisi 26 Januari 2010)