Panduan Berurusan dengan Jasa Keuangan

861

Berurusan dengan lembaga penyedia jasa keuangan di Indonesia ternyata banyak membawa masalah. Ini terbukti dari jumlah pengaduan yang masuk ke YLKI selama 2016  yang terbanyak adalah dari sektor keuangan. Dan ini, menurut data YLKI, sudah berlangsung selama 5 tahun terkahir.

Ini menjadi bukti telanjang bahwa financial services di negeri ini sejauh ini belum consumer oriented. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  yang digadang-gadang mampu mengurai benang kusut layanan jasa keuangan, nampaknya masih jauh panggang dari api dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat konsumen.

Mustafa Aqib Bintoro, salah satu staf YLKI, mengatakan  bahwa benar tingginya kasus financial services tak lepas dari perkembangan sektor ekonomi yang dinamis dan tingkat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, namun hal ini tidak dapat menjadi pembenaran atas pelanggaran hak-hak masyarakat konsumen. Di beberapa negara, seperti Singapura dan Hongkong, jasa keuangan bahkan tidak masuk 10 (sepuluh) besar pengaduan. Padahal sudah jadi rahasia umum bahwa sistem pembayaran di kedua negara tersebut jauh lebih besar dan kompleks ketimbang Indonesia.

Untuk itu, staf YLKI ini, menyatakan sudah saatnya pemerintah mulai waspada dan bertindak tegas kepada para pelaku usaha yang menggunakan berbagai modus, mulai dari memanfaatkan kontrak baku (standard contract) hingga memanfaatkan celah hukum seperti modus biaya tarik yang merugikan konsumen secara massif dan terstruktur. Jika hal ini dibiarkan berlarut, bukan tidak mungkin semakin menimbulkan masalah di kemudian hari.

Selaku regulator, pemerintah dan OJK berkewajiban melindungi masyarakat konsumen melalui instumen peraturan yang berorientasi pada konsumen. Segera menerbitkan aturan terkait sistem eksekusi dan penarikan objek jaminan fidusia serta ketentuan perhitungan biaya tarik hingga pelaksanaan lelang kendaraan,  adalah upaya dalam memberikan kepastian hukum konsumen. Sebagai lembaga yang salah satu fungsinya memberikan perlindungan konsumen jasa keuangan, OJK cukup kapabel. Maka, sudah seharusnya OJK lebih powerfull dalam memberikan perlindungan pada konsumen.

Selanjutnya Mustafa menyarankan agar konsumen bersikapkritis dan cerdas.

Sepanjang terus terjadi kontak antara konsumen dengan pelaku usaha – sektor jasa keuangan, maka keluhan dan pengaduan konsumen tidak akan pernah berhenti. Bahkan jika tidak diantisipasi potensinya terus membesar, seiring dengan meningkatnya peran industri jasa keuangan yang kompleks dan kemudahan layanan beragam transaksi. Apalagi di era pasar bebas, dimana dimungkinkan layanan jasa dari berbagai negara bebas masuk ke Indonesia. Dengan kenyataan yang demikian, pelanggaran akan hak konsumen juga makin tinggi. Untuk menjembatani pengaduan konsumen, jelas tak akan mampu jika hanya bertumpu pada YLKI.

Cukup beruntung, saat ini telah lahir berbagai lembaga konsumen di daerah yang jumlahnya mencapai ratusan. Lembaga ini perlu diberdayakan untuk mendampingi konsumen, khususnya untuk kasus-kasus lokal. Selain itu, pada ranah sengketa konsumen, di berbagai kabupaten/kota di Indonesia telah muncul Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Di tingkat nasional, konsumen bisa menyalurkan permasalahannya melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Sayangnya, lembaga ini masih asing dari telinga konsumen Indonesia.

Di satu sisi, acapkali kasus jasa keuangan muncul akibat kurangnya edukasi dan pemahaman konsumen. Butuh edukasi konsumen dalam hal product knowledge, serta ketegasan regulator dalam memberikan sanksi terhadap penyedia jasa keuangan yang terbukti menyalahi aturan dalam melakukan proses bisnisnya.

Sebagai konsumen cerdas sektor jasa keungan, Mustafa menekankan, pentingnya untuk diingatkan tentang hak-kewajibannya di antaranya:

  1. Mempelajari dan mereview seluruh kontrak perjanjian dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), baik kontrak pembiayaan, simpanan, maupun fasilitas alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Apabila dirasakan ada klausul perjanjian yang kurang adil dan berat sebelah maka konsumen wajib melaporkan kepada OJK;
  2. Bertanya kepada pegawai lembaga keuangan terkait profil, karakteristik dan risiko produk jasa keuangan yang hendak dikonsumsi dan merekam pernyataannya sebagai dokumen bukti apabila dibutuhkan suatu saat;
  3. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan dari fasilitas pembiayaan dan fasilitas lain yang ditawarkan, fokuslah pada risiko yang mungkin timbul dikemudian hari;
  4. Jangan pernah memalsukan data dan informasi pribadi meskipun ditawari oleh tenaga pemasar lembaga keuangan terkait;
  5. Selalu berdiskusi dengan keluarga perihal produk keuangan yang akan dikonsumsi;
  6. Pahami mekanisme dan alur penyelesaian sengketa konsumen, mulai dari proses bipartite, tripartite hingga alur persidangan;
  7. Selalu beritikad baik dalam melakukan transaksi dengan PUJK dan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban yang disepakati.