Panduan Menuntut Ganti Rugi Kehilangan Kendaraan Parkir

1888

Kalau seseorang memarkir kendaraan di lahan parkir yang resmi maka dia akan mendapatkan secarik karcis parkir. Dulu merupakan kelaziman di atas karcis itu akan tertulis suatu klausula baku yang di antaranya berbunyi: “‘segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir”.

Ini yang namanya perjanjian sepihak. Jadi, pemarkir dipaksa menerima perjanjian yang menyatakan bahwa kalau terjadi kehilangan, maka itu tanggung jawab sendiri.

Kasus perparkiran ini pun pernah sampai ke pengadilan. Kasusnya sudah berlangsung cukup lama, tahun 2010 lalu, namun sangat penting. Karena kasus itu telah sampai ke tingkat kasasi dan kemudian bakan ke tingkat tertinggi yaitu peninjauan kembali, di Mahkamah Agung, dan keputusan akhirnya adalah bahwa klausula baku, perjanjian sepihak di atas, tidak dapat diterima.

Jadi, kehilangan adalah tanggungjawab pengelola parkir. Artinya parkir bukan nsemata-mata menyewa tempat tapi juga melimpahkan amanat untuk menjaga keamanannya.

Lewat putusan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 21 April 2010 itulah, setiap penyedia layanan parkir wajib mengganti kendaraan yang hilang dengan sejumlah uang senilai kendaraan yang hilang.
Putusan itu berdasarkan permohonan PK perkara 124 PK\/PDT\/2007 yang diajukan oleh PT  Securindo Packatama Indonesia (SPI) yang mengelola Secure Parking. PT SPI meminta PK atas putusan kasasi yang memenangkan konsumennya, yang bernama  Anny R Gultom, untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Nah, putusan PK yang dibuat oleh 3 hakim agung yaitu M Imron Anwari (ketua majelis hakim), Timur Manurung, Hakim Nyakpha itu menguatkan putusan Kasasi yaitu PT SPI harus mengganti kendaraan yang hilang.
Dengan putusan tersebut maka pengelola parkir tidak dapat lagi berlindung
dengan klausul baku pengalihan tanggung jawab yang berbunyi “segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir” di atas.
PK ini otomatis menguatkan tiga  putusan di bawahnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta serta Putusan Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa perushaan pengelola lahan parkir, dalam kasus itu PT SPI, harus membayar mobil hilang senilai saat itu, yakni Rp 60 juta.
Dengan putusan itu  maka telah menjadi yurisprudensi dan harus diikuti oleh pengelola parkir dimana pun.  Nah, bagi masyarakat apabila kehilangan kendaraan d tempat parkir, bisa segera dimintakan ganti rugi. Apabila pengelola ingkar dan berdalih tak bertanggungjawab, putusan MAdi atas  bisa jadi landasan hukum menggugat.