Panduan Soal Labelisasi Halal dan haram

695

Labelisasi halal masih sering jadi pembicaraan yang ramai. Sejumlah  pihak mendesak pemerintah dan DPR segera mensahkan RUU Jaminan Produk Halal jadi undang-undang. Tapi  Nahdhatul Ulama (NU)  mengambil langkah beda,  mendirikan Badan Halal NU (BHNU). Arah RUU  adalah monopolisasi labelisasi halal oleh satu pihak, dalam hal ini LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan)  MUI.  Pengurus NU beralasan jaminan  halal itu  layanan publik,  tidak boleh dimonopoli.

Masalah ini malah bisa dipersoalkan lebih mendasar lagi yakni falsafah dasar perlu tidaknya kewajiban label halal. Dilihat dari syariat Islam maupun kebijakan publik kewajiban labelisasi halal itu bahkan  tidak diperlukan.  Sebab produk halal adalah keumuman, produk haramlah yang merupakan perkecualian. Allah SWT hanya mengharamkan beberapa jenis produk saja, yang bisa  dihitung dengan jari tangan. Selebihnya, dengan jenis dan jumlah yang hampir tak terbatas, adalah halal.

Demikian pula dari kacamata kebijakan publik, intervensi pemerintah dibenarkan hanya atas produk bermasalah. Rokok dan miras adalah contoh produk yang dapat merugikan  kesehatan, keamanan, dan ketertiban umum. Karena itu rokok dan miras harus diatur oleh pemerintah, dibatasi pemakaiannya, dilabeli keterangan bahayanya, dibebani cukai, dan sebagainya. Produk yang sama sekali tidak  bermasalah secara sosial tidak perlu diintervensi, karena merupakan hak dan kewajiban privat setiap orang.

Mengikuti logika yang sama jaminan kehalalan suatu produk  yang dasarnya memang halal adalah urusan privat. Artinya kalau pun suatu pihak mau menyatakan produknya halal dia dapat  lakukan sendiri secara sukarela. Di sisi lain, dengan dasar saling percaya pihak pengklaim  harus mempertanggungjawabkan kebenarannya, terutama kepada Allah SWT, satu-satunya yang berhak menetapkan halal-haramnya sesuatu. Implikasinya adalah labelisasi halal itu harus terbuka untuk siapa saja, tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak. Bahkan seorang kaum di kampung pun berhak memberi label halal ayam potong yang dijual di pasar yang  dia sembelih.

Selain tidak logis dari segi syariat Islam maupun kebijakan publik, monopoli labelisasi halal dan pemaksaannya melalui undang-undang akan menimbulkan banyak masalah. Komersialisasi itu sudah pasti. Kolusi mungkin terjadi.  Ini juga akan jadi hambatan tidak perlu bagi perkembangan usaha, terutama  kecil dan menengah, malah bisa jadi alat persaingan tidak sehat. Dalam banyak hal menimbulkan absurditas, misalnya produk air minum dalam kemasan, yang jelas kehalalannya, masih diwajibkan dilabeli halal dengan biaya mahal.

Secara historis umat Islam sebelumnya juga tidak mengenal labelisasi halal ini. Inspirasi labelisasi ini berasal dari tradisi orang Yahudi, dengan label kosher-nya. Kaum Yahudi mengenal istilah kosher (“halal”) dan trefah (“haram”).  Kaum Yahudi menghendaki sertifikasi dan labelisasi kosher ini secara formal  dalam dunia industri dan perdagangan. Tapi sistem sertifikasi dan labelisasi  kosher pun dilakukan secara sukarela, hingga di AS, misalnya, saat ini setidaknya ada 300 macam label kosher.  Labelisasi tumbuh menjadi industri tersendiri, dan menggantikan rasa saling percaya  dalam masyarakat.

Tanpa meragukan niat luhur pendukung  label halal, pilihan yang lebih tepat buat umat Islam adalah pewajiban pencatuman label haram. Kebijakan pemerintah kita pun dulunya   ada dalam perspektif ini, produk haramlah yang harus diintervensi, dan bukan yang halal.

Peraturan Menteri Kesehatan No   280/Menkes/XI  tahun 1976 mewajibkan pemasangan label bergambar  kepala babi warna merah mencolok, dengan tulisan “Mengandung Unsur Babi”,   pada  setiap produk yang mengandung babi. Hari ini peraturan ini masih berlaku. Ketentuan  inilah yang harus ditingkatkan, dan diperkuat, menjadi sebuah undang-undang.

Memasang label haram itu harus diwajibkan dan  pelanggarnya dijatuhi sanksi berat. Dengan demikian tugas pemerintah, lembaga pengkajian dan penelitian, juga lembaga sertifikasi dan labelisasi, jauh lebih ringan dan realistis, hanya mengurus sedikit produk haram. Tentunya bukan hanya atas  produk yang terkait dengan unsur  babi saja, tapi juga alkohol, darah, bangkai, serta segala sesuatu yang membuat suatu produk menjadi haram.

Dalam al Qur’an Allah SWT menyatakan bahwa semua yang dibumi diciptakan untuk dimanfaatkan oleh mansuia, maknanya  halal, kecuali beberapa yang diharamkan.  Semangat mewajibkan sertifikasi halal adalah sebaliknya, menyatakan semua haram, kecuali yang dinyatakan halal. Rasulullah SAW pun  mengharuskan seorang penjual menyatakan kepada pembeli cacat yang ada dalam dagangannya. Sedang atas barang yang baik dan halal tidak diharuskan dinyatakan. Penjual dan pembeli saling percaya. Yang curang ditindak tegas.