Perlindungan Konsumen dalam Muamalat

562

Para aktivis konsumen acap merujuk tanggal 15 Maret 1962, saat  Presiden AS John F Kennedy mengemukakan sejumlah hak konsumen, sebagai tonggak sejarah gerakan konsumen sedunia. Walaupun demikian upaya perlindungan konsumen telah mulai terorganisir sejak 1930-an ditandai dengan berdirinya Consumers Union (CU) di Amerika Serikat, dengan majalahnya yang sangat popular Consumers Report.

Saat ini CU  merupakan organisasi konsumen tertua dan terbesar di dunia. Dengan kata lain,  gerakan konsumen  merupakan fenomena abad ke-20, lahir sebagai bagian dari modernisme dan industrialisasi serta merupakan reaksi atas sistem kapitalisme. Kapitalisme membawa bersamanya sistem produksi massal yang banyak menimbulkan persoalan baru bagi konsumen.

perlindungan-konsumen-1-638

Belakangan  prototipe perlindungan konsumen a la Amerika ini menjadi model bagi organisasi konsumen di negara-negara lain. Suatu penanda bahwa kapitalisme juga telah merebak di seluruh muka bumi.  Dengan robohnya komunisme  pada dekade 1990-an sistem kapitalisme semakin  mencengkeram dunia, dengan segala  akibat yang ditimbulkannya: jurang kaya-miskin yang semakin lebar, kerusakan lingkungan yang parah, dan eksploitasi atas konsumen secara tak terbatas.

Seseorang individu tidak lagi dilihat sebagai ‘manusia seutuhnya’ melainkan semata-mata sekadar sebagai ‘mesin konsumsi’ untuk menyerap setiap produk dari pabrik. Model ekonomi yang semula dikenal sebagai ‘ekonomi permintaan’  –  barang hanya diproduksi bila ada permintaan – menjadi ‘ekonomi pasokan’ – barang apa pun bisa diproduksi semata-mata untuk tujuan akumulasi kapital, dengan permintaan yang dapat diciptakan  kemudian. Instrumen pokok untuk menciptakan  permintaan ini adalalah iklan, sebuah “ilmu sihir” modern.

Dalam sistem kapitalisme hubungan konsumen-produsen acap digambarkan sebagai hubungan antara David dan Goliath, meskipun dalam hal ini kemenangan selalu ada di tangan si Goliath. Sebagai tindakan reaktif gerakan konsumen memang tidak mampu mengubah sedikit pun watak kapitalisme, bahkan memperkokohnya, dengan cara “membantunya menambal sulam kekurangan di sana-sini demi memenuhi kepentingan konsumen”. Karena itu ada keharusan untuk merombak sistem ekonomi yang berlaku, dan bukan sekadar menambal sulamnya secara tak berarti,  dengan model yang lebih adil. Model yang tersisa, setelah gagalnya sosialisme, adalah model Islam, dalam tata aturan muamalat.

Bagaimanakah wajah perlindungan konsumen dalam muamalat ini?

Dasar pengaturan muamalat, tentu saja, adalah hukum Syariah dan itu berarti merujuk pada fikih. Maka, berbeda dari sistem “perlindungan” konsumen “sekuler”, yang mengikuti kaidah pasar bebas, muamalat memerlukan campur tangan otoritas dalam mengatur pasar. Dalam praktiknya perlindungan konsumen, atau lebih tepatnya pengaturan pasar secara lebih luas, dilakukan oleh otoritas pasar yang namanya muhtasib. Pada prinsipnya tugas pokok muhtasib adalah menjamin kepastian kualitas dan harga barang di pasar, memastikan ketepatan dan kebenaran ukuran dan timbangan, mencegah kecurangan, dan menyelesaikan segala bentuk sengketa di pasar.

Seorang muhtasib, bersama dengan hakim  (qadi) setempat, yang keduanya ditunjuk oleh kepala pemerintahan (Sultan atau Amir), dalam kondisi tertentu, berhak untuk menetapkan harga barang-barang yang dianggap pokok. Di zaman Kesultanan Utsmani, misalnya, tingkat keuntungan yang dibenarkan bagi para pedagang dibatasi 10-20%. Untuk barang-barang tertentu yang penting, sistem jual-belinya bahkan harus melalui perantaraan satu-pintu pemerintah, untuk mencegah manipulasi pasar (monopoli, penimbunan, permainan harga, dsb).

Pengaturan pasar, tentu saja, hanyalah sebagian dari wajah muamalat. Wajah yang lain adalah berlangsungnya sistem produksi dan perdagangan melalui sinf, atau gilda-gilda, atas dasar hubungan kesetaraan dan persaudaraan –bukan buruh-majikan. Sistem investasi dan pemilikan usaha berlangsung melalui syirkat dan mudarabah atau qirad, dalam beragam variasinya, yang pada intinya bertujuan untuk  menjamin keadilan dalam pembagian hasil dan risiko.

Berbagai hubungan lain pun, dalam utang-piutang, sewa-menyewa, penitipan dan gadai, ekspedisi dan transfer, semua diatur dalam kelembagaan hisab, di bawah otoritas qadi (hakim) dan muhtasib (pengawas pasar) yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada Sultan, berdasarkan ketetapan hukum Islam (Syariah). Di luar itu, masih ada otoritas lain yang terlibat yakni seyhulislam, pimpinan para ulama, yang memastikan ketepatan penerapaan Syariah melalui fatwa, atau pendapat hukum yang mengikat.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya salah satu model tata aturan muamalat yang pernah ada dan dengan mudah bisa diakses adalah yang disusun di Daulah Ustmani.  Berbagai ketentuan muamalat ini telah dikodifikasi dalam suatu kompendium hukum Mejelle Alkahme Adliye, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab (Majallah Al-Ahkam-i-Adliya), Inggris dan Melayu.  Di negara bagian Johor, Malaysia, kitab ini telah menjadi rujukan, dengan nama Majalah Ahkam Johor, sejak 1913. Pengkodifikasian Mejelle sendiri berlangsung antara 1869-1876, dan terus berlaku sampai 1926, dua tahun sejak berakhirnya Kesultanan Utsmani.

Mejelle merupakan tata hukum muamalat secara luas, kecuali soal munakahat (pernihakan) dan faraid (warisan), karenanya soal perlindungan konsumen hanyalah sebagian dari isinya. Kompendium ini terdiri atas enam belas (16) buku, dimulai dengan Buku I tentang Perdagangan (Buyu’) yang terkait langsung dengan soal konsumen, dilanjutkan dengan beberapa masalah lain: tentang sewa-menyewa (Buku II  Ijarah), yang  menyangkut  pengalihan utang (Buku IV Hawalah), serta gadai (Buku V Rahn).  Beberapa buku selanjutnya mengatur soal-soal  kerja sama (Syirkat dan Mudarabah), keagenan, garansi (kafalah), lalu soal hibah dan hadiah, ketenagakerjaan, serta aturan bertetangga.

Secara keseluruhan Mejelle memuat 1851 pasal, dan didahului dengan pasal-pasal tentang ketentuan (batasan-batasan) umum, baik pada setiap Buku, maupun sebagai pendahuluan Mejelle itu sendiri, yang berisi prinsip-prinsip dan kaidah hukum   (qawaid) yang diberlakukan. Batasan-batasan umum ini terdiri atas 100 pasal. Empat buku terakhir (Buku XIII – Buku XVI) berkaitan dengan soal-soal penyelesaian sengketa dan prosedur berperkara (sulh dan ibra’), termasuk tugas dan wewenang para hakim.

Jumlah pasal yang mengatur soal konsumen pun ratusan jumlahnya, sebagai misal Buku I tentang perdagangan terdiri atas 300 pasal, Buku II tentang sewa-menyewa terdiri atas 207 pasal. Dari Mejelle kita bisa melihat bahwa dasar pertama keabsahan sebuah transaksi adalah akad, yang terdiri atas ijab dan kabul. Ini mencerminkan penghargaan atas hak dasar baik pembeli maupun penjual untuk bertransaksi atau tidak, dengan kata lain, mencapai kesepakatan transaksi atas dasar suka-sama-suka. Implisit di dalamnya adalah hak untuk memilih dan  hak untuk membatalkan transaksi.

Tradisi tawar-menawar di pasar adalah cermin atas kebebasan memilih dan penghargaan atas hak kedua belah pihak. Suatu kenyataan yang tidak dapat kita peroleh lagi di mal-mal dan pasar-pasar modern sekarang. Bisa ditambahkan di sini bahwa dalam tradisi Islam penyelenggaraan pasar  serupa dengan penyelenggaraan sebuah masjid: terbuka untuk umum, tiada pemilikan pribadi, dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menjamin pemerataan kekayaan.

Hal lain yang berbeda dengan sistem perlindungan konsumen kapitalis adalah pengertian konsumen itu sendiri, yang dalam Mejelle didefinisikan secara umum sebagai mushtari (pembeli). Jadi tidak ada  istilah “konsumen antara”, yakni seseorang yang membeli sesuatu sebagai bahan baku dan tidak menggunakan sesuatu itu untuk konsumsi dirinya, yang dalam UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia, misalnya,  tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Elemen prinsipil lainnya dalam muamalat yang perlu dipahami adalah batasan tentang alat pembayaran (Pasal 130 dalam Buku I), nuqud, yang berlaku dan sah hanyalah berupa emas (dinar) dan perak (dirham). Uang kertas,  menurut  syariah sebagaimana ditetapkan dalam Mejelle, tidak  dapat diterima sebagai alat pembayaran. Soal pemakaian emas dan perak sebagai alat pembayaran yang sah menurut syariah ini menjadi relevan dan penting dipahami, karena saat ini dinar dan dirham juga telah beredar kembali di tengah masyarakat, termasuk di Indonesia, sebagai pembuka awal berlakunya kembali hukum-hukum muamalat.

Dinar dan dirham sebagai mata uang syariah berlaku sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w, masa-masa Khulafaurrasiddin, selama pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia dan Afrika dan Bani Abbasiyah di Iraq, Kesultanan Mamluk di Mesir, Kesultanan Nusantara dari Malaka sampai Ternate,  Kesultanan Mogul di anak Benua India,  sampai terakhir di bawah Daulah Usmaniah yang meliputi tiga benua (Eropa, Asia, dan Afrika). Hanya ketika modernisme dan sekularisme melanda wilayah-wilayah Islam, yang itu berarti pengadopsian kapitalisme sebagai sistem ekonomi, dinar dan dirham berganti menjadi uang kertas. Dan  muamalat pun ikut berakhir bersamanya.