Rupiah Baru, Produk Kebijakan Bermasalah

921

 

 

 

 

 

Dr Riant Nugroho, dosen UI, menyatakan rupiah baru mengandung kebijakan yang bermasalah serius.  Beberapa waktu lalu terbetik berita bahwa uang rupiah yang baru ditolak di beberapa negara, khususnya Singapura, Hong Kong dan Saudi Arabia.

Beredarlah berbagai komentar masyarakat tentang hal tersebut. Apakah rupiah baru tidak dipercaya? Mengapa? Apa masalahnya?

Riant Nugroho, peneliti dan dosen UI, serta pengamat kebijakan publik menunjukkan adanya kebijakan yang amat serius dalam kaitan penerbitan uang baru rupiah tersebut.

“Saya baru tahu kalau Rupiah yang terbaru diterbitkan oleh NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, sebelumnya diterbitkan oleh Bank Indonesia, sebagaimana praktek di negara-negaradi dunia,” tulisnya dalam laman Facebook pribadinya.

Menurut Riant Nugroho ada dua  masalah. Pertama,  NAMA RESMI INDONESIA sebagaimana tercantum di UUD 45 adalah NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Ke dua UU BI menyebutkan BI adalah lembaga yang wewenang menerbitkan uang.

“Hemat saya, ini masalah serius karena berselisih dengan UUD 45 dan UU (23/1999). Ada UU Mata Uang tahun 2011, tapi tidak boleh menyelisih UUD 45 dan UU BI secara kelembagaan. Masalah lain, apakah ini sinyal likuidasi BI, untuk diganti sepenuhnya oleh OJK, seperti di Singapura?” lanjut Riant.

Di amenutup dengan menyerukan, “Hayo….jaga Pak Presiden baik-baik. Jangan bikin masalah lagi. Masih banyak pekerjaan bangsa yang harus diselesaikan.”