Simpang Susun Semanggi Selesai Dibangun. Tidak dari APBD, Duit dari Mana?

826

Hari ini Simpang Susun Semanggi, sepanjang 1.6 km, kelar sudah. Ujung ke ujung sudah tersambung. Pembangunan simpang susun yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan Jakarta ini menelan biaya Rp 345,067 miliar.

Ternyata, pembangunan infrastruktur  sebesar itu  sama sekali tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Lalu duit dari mana?

Rupanya pembangunan infrastruktur ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.  KLB adalah  instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut UU ini pengembang hanya bisa membangun dengan luas dan tinggi bangunan sesuai ketentuan yang tertuang dalam izin yang diberikan.

Apabila ada kelebihan luas bangunan, maka pengembang yang bersangkutan wajib membayar kompensasi atau semacam denda. Dengan demikian Pemprov   jadi memiliki tambahan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah kerjanya.

Semoga kebijakan seperti ini terus berlanjut di DKI, dan ditiru di propinsi lain.